Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 14-15)

Dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas (Pasal 15 ayat 1): melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Fungsi (Pasal 15 ayat 2):

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
2. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
3. penyusunan dokumen RPPLH;
4. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
6. penentuan daya dukung dan daya tampung LH;
7. koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung LH;
8. penyusunan instrumen ekonomi LH (PDB & PDRB hijau, insentif-disinsentif, pendanaan LH);
9. sinkronisasi RPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
10. penyusunan NSDA dan LH;
11. penyusunan status LH daerah;
12. penyusunan indeks kualitas LH;
13. sosialisasi RPPLH kepada pemangku kepentingan;
14. penyusunan dan pengesahan KLHS (provinsi), fasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
15. pemantauan dan evaluasi KLHS;
16. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran/kerusakan LH (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis risiko LH);
17. penilaian dokumen lingkungan; penyusunan tim kajian yang transparan; proses izin lingkungan;
18. kebijakan tata cara, fasilitasi penerimaan, penelaahan-verifikasi, rekomendasi tindak lanjut, dan bimbingan teknis-monitoring-pelaporan pengaduan masyarakat;
19. penyelesaian sengketa lingkungan (luar maupun melalui pengadilan) dan sosialisasi tata caranya;
20. pengembangan sistem informasi pengaduan;
21. kebijakan pengawasan usaha/kegiatan berizin lingkungan;
22. pengawasan penerima izin dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi;
23. pembinaan-pengawasan petugas pengawas LH daerah;
24. tim koordinasi dan tim monitoring penegakan hukum LH;
25. penegakan hukum, penyidikan perkara, penanganan barang bukti dan hukum pidana terpadu atas pelanggaran PPLH;
26. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
27. tugas lain dari atasan.

Sumber: Perbup Lamandau 24/2022